Pembangunan Pertanian Jokowi untuk Siapa?

Niatan mengalihkan subsidi BBM ke arah pembangunan infrastruktur khususnya sektor pertanian dikhawatirkan tidak akan berdampak besar menaikan taraf kesejahteraan rakyat kecil yang utamanya adalah buruh tani, petani tak bertanah, petani gurem, nelayan, masyarakat adat dan buruh.

Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria Galih Andreanto mengatakan, subsidi yang akan diarahkan kepada sektor pertanian tak menyasar persoalan utama petani saat ini yaitu soal penguasaan tanah. “Tanah-tanah di Indonesia dominan dikuasai oleh perusahaan sawit, properti, kawasan hutan, konsesi tambang yang intinya tidak dikuasai oleh rakyat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Minggu (10/11).

Maka, kata Galih, sasaran membangun infrastruktur pertanian pun harus dipertanyakan. Apakah menyasar petani tak bertanah atau petani gurem atau untuk korporasi pertanian/perkebunan?

“Misalnya membangun waduk, harus diperiksa siapa yang menguasai tanah di sekitar waduk tersebut. Jangan sampai yang menerima manfaat airnya justru korporasi raksasa di bidang pertanian atau perkebunan,” ujarnya.

Ia menyarankan, sebaiknya subsidi BBM dialihkan untuk memeratakan penguasaan tanah yang timpang. Sesuai dengan janji Jokowi-JK di Dokumen Nawacita yang berniat membagikan 9 juta hektare lahan pertanian. Galih mengusulkan, lebih baik tahapan mensejahterakan rakyat adalah melalui pembagian tanah itu kepada petani tak bertanah baru kemudian membangun infrastruktur.

“Agar sasaran pembangunan infrastruktur terarah bagi kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rejeki rakyat kecil bukan menambah kesejahteraan orang-orang yang sudah kaya,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang berencana mengalihkan dana APBN sebesar Rp300 triliun anggaran subsidi BBM ke arah yang lebih produktif, diantaranya untuk pembangunan infrastruktur pertanian. “Ini bukan besar lagi, tapi sangat besar. Ini yang ingin kita alihkan, dari konsumtif ke produktif,” ujar Jokowi, Jumat (7/11) lalu.

Di sektor pertanian, pemerintah akan membangun sawah, memberikan benih dan pupuk untuk petani. “Irigasi dan infrastruktur waduk juga dibangun untuk petani. Dalam rencana kita 5 tahun ke depan, kita akan bangun 25-30 waduk dan dump. Januari-Februari ada 5. Lalu bulan Juni-Juli ada 6. Jadi 11. Tahun depan,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, tujuan membangun waduk dan irigasi ini adalah untuk bisa mencapai swasembada pangan. “Kalau irigasi kita rusak dan diperbaiki, itu akan meningkatkan produksi 30%, sudah ada hitungannya. Kalau waduk dibangun, maka naik lagi,” jelasnya.

Dokumentasi KPA

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat saat ini hanya mengerjakan waduk, sementara irigasinya dikerjakan pemerintah daerah. “Ini nggak nyambung, nanti irigasi ada tapi waduknya belum siap. Atau waduknya selesai tapi irigasinya tidak. Ini masalah di lapangan,” papar Jokowi. (dtc)http://www.kpa.or.id/?p=4950