Niatan mengalihkan subsidi BBM ke arah pembangunan infrastruktur
khususnya sektor pertanian dikhawatirkan tidak akan berdampak besar
menaikan taraf kesejahteraan rakyat kecil yang utamanya adalah buruh
tani, petani tak bertanah, petani gurem, nelayan, masyarakat adat dan
buruh.
Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria
Galih Andreanto mengatakan, subsidi yang akan diarahkan kepada sektor
pertanian tak menyasar persoalan utama petani saat ini yaitu soal
penguasaan tanah. “Tanah-tanah di Indonesia dominan dikuasai oleh
perusahaan sawit, properti, kawasan hutan, konsesi tambang yang intinya
tidak dikuasai oleh rakyat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima
Gresnews.com, Minggu (10/11).
Maka, kata Galih, sasaran membangun infrastruktur pertanian pun harus
dipertanyakan. Apakah menyasar petani tak bertanah atau petani gurem
atau untuk korporasi pertanian/perkebunan?
“Misalnya membangun waduk, harus diperiksa siapa yang menguasai tanah
di sekitar waduk tersebut. Jangan sampai yang menerima manfaat airnya
justru korporasi raksasa di bidang pertanian atau perkebunan,” ujarnya.
Ia menyarankan, sebaiknya subsidi BBM dialihkan untuk memeratakan
penguasaan tanah yang timpang. Sesuai dengan janji Jokowi-JK di Dokumen
Nawacita yang berniat membagikan 9 juta hektare lahan pertanian. Galih
mengusulkan, lebih baik tahapan mensejahterakan rakyat adalah melalui
pembagian tanah itu kepada petani tak bertanah baru kemudian membangun
infrastruktur.
“Agar sasaran pembangunan infrastruktur terarah bagi kesejahteraan
rakyat dan menyelamatkan rejeki rakyat kecil bukan menambah
kesejahteraan orang-orang yang sudah kaya,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang berencana mengalihkan dana APBN
sebesar Rp300 triliun anggaran subsidi BBM ke arah yang lebih produktif,
diantaranya untuk pembangunan infrastruktur pertanian. “Ini bukan besar
lagi, tapi sangat besar. Ini yang ingin kita alihkan, dari konsumtif ke
produktif,” ujar Jokowi, Jumat (7/11) lalu.
Di sektor pertanian, pemerintah akan membangun sawah, memberikan
benih dan pupuk untuk petani. “Irigasi dan infrastruktur waduk juga
dibangun untuk petani. Dalam rencana kita 5 tahun ke depan, kita akan
bangun 25-30 waduk dan dump. Januari-Februari ada 5. Lalu bulan
Juni-Juli ada 6. Jadi 11. Tahun depan,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, tujuan membangun waduk
dan irigasi ini adalah untuk bisa mencapai swasembada pangan. “Kalau
irigasi kita rusak dan diperbaiki, itu akan meningkatkan produksi 30%,
sudah ada hitungannya. Kalau waduk dibangun, maka naik lagi,” jelasnya.
 |
| Dokumentasi KPA |
Posts
